Mendirikan perusahaan adalah langkah krusial dalam dunia bisnis. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai persyaratan administratif dan finansial, salah satunya adalah biaya pembuatan akta pendirian perusahaan. Memahami komponen biaya ini sangat penting agar pengusaha dapat merencanakan anggaran dengan matang dan menghindari kendala tak terduga di tengah jalan.
Akta pendirian merupakan dokumen legal yang menjadi dasar eksistensi badan usaha Anda di mata hukum. Biaya yang dikeluarkan umumnya bervariasi tergantung pada jenis badan usaha yang Anda pilih (misalnya, Perseroan Terbatas/PT, CV, atau Firma) serta lokasi domisili perusahaan.
Secara umum, biaya yang harus Anda siapkan untuk legalitas perusahaan terbagi menjadi beberapa pos utama. Fokus utama biaya ini adalah honorarium jasa pembuatan akta notaris.
Ini adalah komponen biaya terbesar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik pendirian perusahaan. Tarif jasa notaris tidak diatur secara baku oleh pemerintah, melainkan berdasarkan kesepakatan antara klien dan notaris, sering kali mengacu pada Surat Keputusan Majelis Notaris atau standar pasar yang berlaku di wilayah tersebut.
Setelah akta dibuat oleh notaris, dokumen tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Biaya ini biasanya sudah termasuk dalam paket jasa notaris, namun terkadang dipisah. Besaran ini bersifat standar dan wajib dibayarkan untuk mendapatkan status badan hukum resmi.
Selain dua komponen utama di atas, terdapat beberapa biaya lain yang mungkin muncul:
Untuk memberikan gambaran, berikut adalah estimasi kasar rentang biaya membuat akta perusahaan, yang sepenuhnya dapat berubah sesuai kebijakan notaris dan kerumitan struktur perusahaan Anda:
| Jenis Perusahaan | Estimasi Biaya Jasa Notaris (Idr) |
|---|---|
| PT Perorangan | Rp 500.000 - Rp 1.500.000 |
| CV atau Firma | Rp 1.500.000 - Rp 3.500.000 |
| PT Biasa (Modal Kecil) | Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000 |
Estimasi ini belum termasuk modal dasar minimum yang disetorkan (untuk PT) atau biaya perizinan lanjutan seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Banyak pengusaha pemula tergoda mencari layanan yang paling murah atau bahkan mencoba membuatnya sendiri (untuk PT Perorangan). Namun, akta pendirian adalah fondasi hukum. Kesalahan sekecil apa pun dalam penyusunan anggaran dasar dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari, terutama saat perusahaan membutuhkan suntikan modal, restrukturisasi, atau proses audit.
Pastikan notaris yang Anda pilih adalah notaris yang terpercaya dan memiliki rekam jejak baik dalam pengurusan badan hukum. Biaya yang sedikit lebih tinggi sering kali sebanding dengan jaminan proses yang cepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku di Indonesia.
Langkah selanjutnya setelah akta jadi adalah mengurus perizinan lanjutan seperti NPWP perusahaan, pendaftaran BPJS, hingga pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini menjadi induk dari semua perizinan berusaha. Meskipun proses ini terpisah dari pembuatan akta, memiliki akta yang kuat akan mempermudah semua langkah administratif berikutnya.