Memiliki tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) adalah langkah awal yang baik dalam mengamankan kepemilikan. Namun, status kepemilikan yang paling kuat dan sah di mata hukum Indonesia adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses konversi dari AJB menjadi SHM, sering disebut sebagai pensertifikatan, memerlukan serangkaian prosedur dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi di Kantor Pertanahan setempat.
AJB sendiri hanya membuktikan adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, tetapi belum otomatis mendaftarkan peralihan hak tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, langkah selanjutnya sangat krusial untuk menghindari sengketa di masa depan.
Langkah awal yang paling memakan waktu adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Pastikan semua salinan telah dilegalisir jika diperlukan oleh petugas BPN.
Setelah semua dokumen lengkap, proses administrasi di BPN dapat dimulai. Berikut adalah tahapan utamanya:
Datangi Kantor Pertanahan yang berwenang atas lokasi tanah Anda. Ajukan permohonan pengukuran dan penelitian data fisik serta yuridis tanah. Anda akan diminta mengisi formulir permohonan konversi hak dan melampirkan semua dokumen persyaratan.
Petugas akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Jika semua lolos verifikasi, Anda akan diminta membayar biaya administrasi sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. Setelah pembayaran, BPN akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak atas tanah tersebut.
Ini adalah tahap krusial. Petugas BPN (Surveior) akan datang ke lokasi tanah Anda untuk melakukan pengukuran ulang dan pemetaan. Pastikan batas-batas tanah disepakati bersama oleh pemilik tanah yang berbatasan (dibuktikan dengan tanda tangan mereka di Berita Acara Pengukuran).
Hasil pengukuran akan diproses menjadi Gambar Situasi atau Surat Ukur. Data yuridis dan fisik akan diteliti. Sesuai prosedur, ada masa pengumuman selama 60 hari di kantor kelurahan dan kantor pertanahan. Masa ini memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan jika mereka merasa dirugikan.
Apabila tidak ada keberatan yang sah selama masa pengumuman, Kepala Kantor Pertanahan akan menandatangani SK Pengesahan. Dokumen inilah yang menjadi dasar bagi Panitera BPN untuk mencetak dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Anda sebagai pemegang hak yang baru.
Waktu yang dibutuhkan untuk proses konversi AJB menjadi SHM bervariasi, tergantung pada lokasi dan tingkat kepadatan pemrosesan di Kantor Pertanahan setempat. Secara umum, proses ini bisa memakan waktu antara 3 hingga 6 bulan. Biaya yang timbul meliputi biaya administrasi pendaftaran, biaya pengukuran, dan jika diperlukan, biaya jasa PPAT jika Anda menggunakan jasa mereka untuk validasi dokumen awal.
Pastikan Anda selalu menyimpan salinan semua bukti pembayaran dan surat-surat yang Anda serahkan. Dengan memiliki Sertifikat Hak Milik, nilai investasi properti Anda akan meningkat signifikan dan status kepemilikan Anda menjadi tak terbantahkan secara hukum.