Jual beli tanah merupakan transaksi penting yang memerlukan legalitas kuat untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam praktik pertanahan, seringkali terjadi kondisi di mana hanya sebagian dari bidang tanah yang lebih besar yang dijual. Proses ini memerlukan pembuatan **Contoh Akta Jual Beli Tanah Sebagian** yang sah dan diakui oleh hukum. Dokumen ini, yang lazimnya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), harus secara rinci menguraikan batas-batas spesifik dari bagian tanah yang dialihkan haknya.
Perbedaan utama antara jual beli seluruh bidang tanah dengan jual beli sebagian terletak pada proses pengukuran dan pemetaan. Ketika sebuah tanah dijual sebagian, diperlukan pengukuran ulang (pemetaan bidang baru) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar utama dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Tanpa peta bidang yang jelas, AJB parsial akan cacat hukum karena objek yang diperjualbelikan tidak terdefinisi secara pasti.
Pembuatan AJB untuk transaksi parsial memerlukan ketelitian ekstra. Jika dokumen ini tidak akurat, pemindahan hak milik yang terdaftar di Sertifikat Hak Milik (SHM) induk tidak akan bisa dilakukan secara terpisah. Berikut adalah poin-poin penting yang harus termuat dalam contoh akta:
Secara hukum, jual beli tanah sebagian tidak bisa langsung dibuatkan AJB tanpa adanya pemecahan (splitting) sertifikat atau setidaknya adanya penetapan batas yang jelas dari instansi berwenang. Pembeli tidak bisa mendaftarkan haknya jika sertifikatnya masih gabungan dengan tanah yang belum dijual.
Langkah-langkah prosedural yang harus dilalui meliputi:
Tanpa melalui tahapan pengukuran dan penetapan batas yang sah dari Kantor Pertanahan, **contoh akta jual beli tanah sebagian** yang dibuat hanya akan memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian perdata antara kedua belah pihak, dan tidak cukup kuat untuk memindahkan hak kepemilikan yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, peran PPAT sangat vital dalam memastikan seluruh prosedur administrasi pertanahan terpenuhi sebelum akta ditandatangani. Kehati-hatian ini akan menjamin kepastian hukum bagi pembeli atas sebagian hak tanah yang telah ia peroleh.