Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) adalah bukti legalitas kepemilikan aset properti yang sangat fundamental. Namun, nilai hukum dari sertifikat ini sangat bergantung pada keaslian Akta Jual Beli (AJB) yang mendasarinya. Pemalsuan akta jual beli tanah merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan kerugian besar, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara psikologis bagi korban.
Pemalsuan sering kali dilakukan dengan memalsukan tanda tangan penjual, memanipulasi data identitas, atau bahkan membuat dokumen palsu seolah-olah telah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Praktik ilegal ini mengeksploitasi sistem administrasi pertanahan yang terkadang masih rentan terhadap celah keamanan.
Para pelaku kejahatan pertanahan menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus klasik adalah memanfaatkan kelengahan pemilik tanah yang lalai mengurus balik nama setelah transaksi. Jika AJB lama tidak segera diurus menjadi sertifikat atas nama pembeli baru, dokumen lama tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Modus lain melibatkan kolusi atau pemanfaatan oknum yang memiliki akses ke kantor administrasi pertanahan. Mereka mungkin berhasil memasukkan data palsu ke dalam basis data resmi atau mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru berdasarkan AJB yang telah direkayasa. Kerumitan dalam membedakan dokumen asli dan palsu semakin tinggi karena tingkat kecanggihan pemalsuan saat ini.
Pemalsuan akta jual beli tanah di Indonesia diancam dengan sanksi pidana berat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Bagi korban, proses pembuktian di pengadilan seringkali memakan waktu bertahun-tahun, menyebabkan ketidakpastian hukum yang mencekik.
Untuk memitigasi risiko ini, tindakan preventif adalah kunci utama. Pertama, selalu lakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT yang terdaftar dan memiliki reputasi baik. Kedua, pastikan riwayat kepemilikan tanah dicek secara menyeluruh melalui kantor pertanahan setempat. Jangan pernah menyerahkan sertifikat asli kepada pihak manapun selain notaris/PPAT yang sedang memproses balik nama.
Selain itu, segera proses balik nama sertifikat setelah AJB ditandatangani. Sertifikat yang masih atas nama pemilik sebelumnya memberikan peluang lebih besar bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan pemilik lama. Kehati-hatian yang berlebihan dalam transaksi properti adalah investasi terbaik untuk menjaga aset berharga Anda.