Pembagian harta warisan merupakan salah satu momen penting yang seringkali menimbulkan pertanyaan dan bahkan perselisihan dalam sebuah keluarga. Di Indonesia, hukum yang mengatur pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (dan juga menjadi acuan umum bagi hukum perdata) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Memahami prinsip-prinsip dasar pembagian ahli waris menurut hukum perdata sangat krusial untuk memastikan keadilan dan ketertiban.
KUH Perdata mengenal beberapa golongan ahli waris yang memiliki hak mewaris. Penggolongan ini didasarkan pada kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris (orang yang meninggal dunia). Urutan hak mewaris ini bersifat berjenjang, artinya golongan yang lebih tinggi akan mendapatkan hak mewaris secara keseluruhan, dan golongan yang lebih rendah hanya akan mendapatkan hak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi.
KUH Perdata secara umum membagi ahli waris ke dalam empat golongan:
Golongan ahli waris pertama adalah keturunan yang sah dari pewaris. Ini mencakup anak-anak kandung pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Jika anak pewaris sudah meninggal dunia, maka hak warisnya akan digantikan oleh anak-anak dari anak tersebut (cucu pewaris).
Menurut KUH Perdata, ahli waris golongan pertama ini berhak mewaris seluruh harta peninggalan. Mereka membagi warisan secara merata berdasarkan bagian kepala (per capita).
Jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama (misalnya pewaris tidak memiliki anak atau keturunannya), maka harta warisan akan jatuh kepada ahli waris golongan kedua. Golongan ini terdiri dari orang tua pewaris dan saudara kandung pewaris. Namun, ada aturan prioritas di sini: orang tua pewaris mendapatkan bagian yang sama dengan saudara kandung pewaris jika jumlahnya sama, tetapi jika orang tua lebih sedikit dari saudara kandung, orang tua akan mendapatkan ½ bagian dan ½ bagian lagi untuk saudara kandung. Jika hanya ada orang tua pewaris (dan tidak ada saudara kandung), maka seluruh warisan jatuh kepada orang tua. Begitu pula jika hanya ada saudara kandung (dan tidak ada orang tua).
Penting untuk dicatat, jika ada salah satu orang tua pewaris yang masih hidup, maka bagian warisnya adalah setengah dari total warisan, dan setengahnya lagi dibagi di antara saudara kandung pewaris. Jika kedua orang tua masih hidup, maka masing-masing mendapatkan seperempat, dan sisanya dibagi di antara saudara kandung. Jika hanya ada satu orang tua, ia berhak atas setengah warisan, dan setengahnya lagi dibagi di antara saudara kandung.
Apabila tidak ada ahli waris dari golongan pertama maupun golongan kedua, maka harta warisan akan beralih kepada ahli waris golongan ketiga, yaitu kakek dan nenek pewaris. Jika kedua belah pihak (dari pihak ayah dan pihak ibu) masih ada, maka masing-masing pihak mendapatkan setengah dari total warisan.
Pembagiannya adalah setengah untuk pihak ayah (kakek dan nenek dari ayah) dan setengah lagi untuk pihak ibu (kakek dan nenek dari ibu). Di dalam masing-masing pihak tersebut, warisan dibagi rata antara kakek dan nenek.
Golongan terakhir ini adalah ahli waris dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke samping hingga derajat keenam. Golongan ini hanya berhak mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama, kedua, dan ketiga.
Pembagian dalam golongan keempat ini sangat kompleks, di mana warisan dibagi berdasarkan garis keturunan. Misalnya, paman/bibi dari pihak ayah akan mewaris setengah bagian, dan dari pihak ibu juga setengah bagian.
Dalam KUH Perdata, terdapat beberapa prinsip tambahan yang perlu dipahami:
Kesimpulan: Memahami pembagian ahli waris menurut hukum perdata sangat penting untuk menghindarkan kesalahpahaman dan konflik. Prinsip penggolongan ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan. Dalam kasus yang kompleks, disarankan untuk berkonsultasi dengan notaris atau ahli hukum untuk memastikan proses pembagian berjalan sesuai hukum yang berlaku.