Ibnu Abi Rabi, meskipun mungkin tidak sepopuler beberapa filsuf politik Islam besar lainnya, menawarkan perspektif penting mengenai tata kelola pemerintahan dan etika politik dalam konteks peradaban Islam klasik. Pemikiran politiknya merupakan bagian integral dari diskursus luas tentang kepemimpinan, keadilan, dan hubungan antara penguasa serta rakyat. Dalam menganalisis pemikiran politik Ibnu Abi Rabi, kita perlu memahami bahwa nasihat-nasihatnya sering kali disajikan dalam bentuk risalah atau nasihat kepada para sultan dan wazir, menekankan tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Salah satu pilar utama dalam ajaran politik Ibnu Abi Rabi adalah penekanan kuat pada etika dan moralitas. Baginya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Seorang penguasa yang baik, menurut pandangannya, adalah mereka yang menempatkan keadilan (al-adl) di atas kepentingan pribadi atau dinasti. Keadilan ini harus tercermin dalam pembuatan kebijakan, distribusi kekayaan negara, dan penegakan hukum. Tanpa landasan etika yang kokoh, kekuasaan akan rentan terhadap tirani dan korupsi, yang pada akhirnya akan membawa kehancuran pada tatanan sosial.
Ibnu Abi Rabi sangat menyadari kompleksitas pemerintahan yang semakin besar. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian khusus pada komposisi birokrasi dan kualitas penasihat. Ia menganjurkan agar penguasa memilih menteri dan pejabat berdasarkan kompetensi (ahl al-kifayah) dan kesalehan, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan kekerabatan. Dalam konteks pemikiran politik Ibnu Abi Rabi, penasihat yang jujur dan berani menyampaikan kebenaran pahit adalah aset terbesar negara. Keberanian seorang penasihat untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang dianggap sebagai bentuk pengabdian tertinggi.
Pemisahan tugas yang jelas antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif (meskipun tidak dalam terminologi modern) juga tersirat dalam nasihatnya. Penguasa harus menjadi pembuat undang-undang utama yang berlandaskan syariat, namun pelaksanaannya harus diserahkan kepada para hakim yang independen.
Aspek sosial dari pemikiran politik Ibnu Abi Rabi berpusat pada kesejahteraan rakyat jelata (ra'iyyah). Ia berpendapat bahwa stabilitas politik hanya akan tercapai jika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Ini mencakup jaminan keamanan, ketersediaan pangan, dan sistem perpajakan yang adil. Pajak yang berlebihan atau eksploitatif dianggap sebagai tindakan zalim yang pasti akan memicu pemberontakan dan ketidakstabilan jangka panjang. Penguasa harus memandang harta negara sebagai milik rakyat yang diamanatkan kepadanya, bukan sebagai kekayaan pribadi.
Nasihat-nasihat Ibnu Abi Rabi menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya. Ia sering mengingatkan para pemimpin untuk berhati-hati dalam pengeluaran militer dan proyek-proyek mewah yang tidak memberikan manfaat nyata bagi mayoritas penduduk.
Hubungan harmonis antara kekuasaan politik (siyasah) dan otoritas keagamaan (din) adalah tema yang sering muncul. Ibnu Abi Rabi percaya bahwa legitimasi politik seorang penguasa sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan moral dari para ulama dan cendekiawan. Ulama berfungsi sebagai penjaga moralitas publik dan penafsir hukum ilahi. Ketika penguasa mengabaikan nasihat ulama yang berintegritas, mereka berisiko kehilangan mandat moral mereka di mata rakyat.
Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa ulama harus independen dan tidak menjadi "budak" penguasa demi keuntungan duniawi. Keseimbangan ini sangat krusial dalam menjaga integritas sistem politik Islam. Secara keseluruhan, pemikiran politik Ibnu Abi Rabi memberikan cetak biru tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindakāseorang pelayan yang adil, bijaksana, dan berpegang teguh pada prinsip moralitas demi kemaslahatan umum.