Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen krusial yang membuktikan peralihan hak atas properti, baik itu rumah maupun tanah, dari penjual kepada pembeli. AJB harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memiliki kekuatan hukum penuh. Kesalahan sekecil apapun dalam proses ini dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami secara mendalam mengenai **persyaratan AJB rumah** adalah langkah pertama yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bertransaksi properti.
AJB bukan sekadar formalitas. Di mata hukum pertanahan Indonesia, kepemilikan properti belum sepenuhnya sah berpindah tangan sebelum adanya AJB yang diterbitkan oleh PPAT. Dokumen ini menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pembeli. Tanpa AJB, transaksi jual beli hanya dianggap sebagai perjanjian di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya terbatas.
Persiapan dokumen adalah tahap paling vital. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus mempersiapkan berkas-berkas legalitas masing-masing. Kegagalan melengkapi salah satu dokumen dapat menunda atau bahkan membatalkan proses pembuatan AJB.
Pembuatan AJB selalu melibatkan dua jenis pajak utama yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak sesuai regulasi yang berlaku. Memahami siapa yang menanggung kewajiban ini harus disepakati sebelum bertemu PPAT.
Pajak ini wajib dibayarkan oleh **Penjual**. Tarif PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan saat ini adalah 2,5% dari harga jual properti yang tertera di AJB. Bukti setor PPh ini harus dilampirkan saat pengajuan balik nama sertifikat.
Pajak ini adalah kewajiban **Pembeli**. Tarif BPHTB ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, namun umumnya berkisar antara 2,5% hingga 5% dari harga transaksi yang disepakati (setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak/NPOPTKP).
Setelah semua dokumen lengkap dan pembayaran pajak awal telah diurus, langkah selanjutnya adalah kunjungan ke kantor PPAT. PPAT akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan dokumen properti (sertifikat dan IMB) serta status kepemilikan para pihak. Pada pertemuan ini, semua poin transaksi dicatat secara resmi, dan kemudian dibacakan untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Setelah kedua belah pihak menyetujui, barulah AJB ditandatangani dan diberi stempel pengesahan oleh PPAT.
Pastikan juga bahwa harga yang dicantumkan dalam AJB adalah harga yang sesuai kesepakatan dan harga pasar wajar, karena ini akan menjadi dasar perhitungan BPHTB dan PPh. Transparansi dalam pencatatan nilai transaksi sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari dengan otoritas pajak.
Mengurus **persyaratan AJB rumah** membutuhkan ketelitian tinggi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Mulai dari pengumpulan dokumen legalitas properti dan identitas diri, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan (PPh dan BPHTB), setiap langkah harus dipersiapkan dengan matang. Menggunakan jasa PPAT yang terpercaya adalah investasi terbaik untuk memastikan bahwa transaksi properti Anda sah secara hukum dan bebas dari risiko pertikaian di masa depan.