Panduan Lengkap Persyaratan Membuat Akta Hibah

Akta hibah merupakan dokumen legal yang sangat penting untuk mengalihkan kepemilikan harta benda dari satu pihak (penghibah) kepada pihak lain (penerima hibah) tanpa adanya imbalan atau pertukaran. Proses pembuatan akta hibah harus dilakukan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, untuk memastikan keabsahan hukumnya dan menghindari sengketa di kemudian hari. Memahami persyaratan membuat akta hibah adalah langkah awal yang krusial.

Mengapa Akta Hibah Diperlukan?

Hibah berbeda dengan jual beli atau warisan. Hibah dapat dilakukan saat penghibah masih hidup dan sehat jasmani rohani. Tujuan utama pembuatan akta ini adalah memberikan kepastian hukum bahwa aset yang dihibahkan benar-benar beralih kepemilikannya secara sukarela. Selain itu, akta hibah juga seringkali diperlukan untuk keperluan administrasi perpajakan atau pendaftaran ulang aset, seperti balik nama sertifikat tanah.

Pihak yang Terlibat dalam Proses Hibah

Dalam proses pembuatan akta hibah, setidaknya ada tiga pihak utama yang harus hadir dan memenuhi prosedur:

1. Penghibah (Pemberi Hibah): Pihak yang secara sukarela memberikan hartanya. Penghibah harus dewasa, cakap hukum, dan memiliki hak penuh atas objek yang dihibahkan.
2. Penerima Hibah (Termohon): Pihak yang menerima pemberian tersebut. Penerima hibah harus menerima dengan sukarela.
3. Pejabat Pembuat Akta (Notaris/PPAT): Pejabat yang berwenang untuk membuat dan mengesahkan akta hibah, memastikan semua prosedur hukum terpenuhi.

Persyaratan Dokumen Wajib untuk Akta Hibah

Ketersediaan dokumen yang lengkap dan sah adalah kunci utama dalam memenuhi persyaratan membuat akta hibah. Dokumen yang diperlukan umumnya dibagi berdasarkan jenis objek yang dihibahkan, namun dokumen identitas dasar tetap sama:

A. Dokumen Identitas Para Pihak

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi terbaru dari Penghibah dan Penerima Hibah (pastikan status perkawinan tercantum dengan jelas).
• Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi.
• Jika salah satu pihak diwakili oleh kuasa, maka diperlukan Surat Kuasa Khusus yang otentik (dibuat di hadapan Notaris).
• Bagi badan hukum, diperlukan akta pendirian dan SK pengesahan terbaru.

B. Dokumen Objek yang Dihibahkan

Ini adalah bagian paling spesifik dalam memenuhi persyaratan membuat akta hibah, tergantung pada jenis asetnya:

1. Hibah Tanah atau Bangunan

• Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) asli.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika objeknya berupa bangunan.
• Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
• Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), meskipun hibah umumnya bebas BPHTB, namun Notaris mungkin meminta bukti pembayaran PPh sebagai syarat pelaporan.

2. Hibah Kendaraan Bermotor (Mobil/Motor)

• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
• Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
• Bukti pembayaran pajak kendaraan tahun terakhir.

Prosedur Penting Setelah Akta Dibuat

Pembuatan akta hibah di hadapan Notaris baru menyelesaikan satu tahap. Agar hibah mengikat secara penuh terhadap aset tak bergerak (seperti tanah), harus dilakukan pembalikan nama di instansi terkait. Ini seringkali menjadi bagian penting dari keseluruhan proses administrasi.

Untuk hibah tanah, setelah akta ditandatangani, Notaris/PPAT akan memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini memerlukan pelaporan dan pembayaran pajak terkait, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final yang ditanggung oleh Penghibah (jika di Indonesia, tarifnya 2,5% dari nilai pasar wajar) serta BPHTB yang ditanggung Penerima Hibah (meskipun sering ada pembebasan bersyarat untuk hibah keluarga inti).

Kewajiban dan Batasan dalam Hibah

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum perdata Indonesia, terdapat batasan tertentu terkait hibah. Salah satu prinsip fundamental adalah bahwa hibah tidak boleh melanggar hak ahli waris yang dilindungi undang-undang (misalnya, hibah yang menghabiskan seluruh harta sehingga tidak ada lagi sisa untuk ahli waris garis lurus). Jika objek yang dihibahkan adalah harta bersama (misalnya, dibeli saat perkawinan), maka persetujuan pasangan sangat diperlukan.

Memastikan semua persyaratan membuat akta hibah terpenuhi secara teliti di bawah pengawasan Notaris adalah investasi waktu yang berharga untuk menjamin masa depan aset Anda dan penerima hibah. Jangan pernah mencoba membuat akta hibah di bawah tangan (tanpa Notaris) jika objeknya adalah aset yang memerlukan pendaftaran ulang kepemilikan, karena akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat di hadapan negara.