Kewarisan atau waris adalah proses hukum dan sosial mengenai pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (disebut pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam masyarakat, terutama yang menganut sistem hukum Islam, konsep ini memiliki landasan yang kuat dan diatur dengan rinci. Untuk memastikan pembagian harta warisan berjalan dengan adil dan sesuai syariat, terdapat beberapa prinsip fundamental yang dikenal sebagai rukun kewarisan. Memahami rukun-rukun ini sangat penting agar proses pembagian harta berjalan lancar dan mencegah perselisihan antar anggota keluarga.
Secara umum, rukun kewarisan merujuk pada unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu pembagian harta warisan dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun ini, proses pembagian harta tidak dapat dilaksanakan dengan benar. Rukun kewarisan ini dapat dikategorikan menjadi tiga pilar utama, yang saling berkaitan dan memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Unsur pertama dan paling krusial dalam kewarisan adalah adanya pewaris. Keberadaan pewaris menjadi titik tolak dari segala urusan waris-mewaris. Seseorang dinyatakan sebagai pewaris ketika ia telah meninggal dunia secara hakiki, baik karena kematian fisik, vonis pengadilan, maupun karena dianggap meninggal karena lama tidak diketahui keberadaannya. Syarat utama agar seseorang dapat dianggap sebagai pewaris adalah ia haruslah seorang muslim (jika merujuk pada hukum waris Islam) dan memiliki harta saat meninggal dunia. Kehidupan pewaris pada saat harta itu ada juga menjadi penentu, sebab harta yang diperoleh setelah pewaris meninggal tidak termasuk dalam warisan.
Harta warisan adalah seluruh aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia. Harta ini dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari uang tunai, properti (tanah, bangunan), kendaraan, perhiasan, surat berharga, hingga hak-hak lainnya yang bernilai ekonomis. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu:
Baru setelah ketiga hal tersebut dipenuhi, sisa harta yang ada berhak untuk dibagikan kepada para ahli waris.
Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan berdasarkan hubungan kekerabatan, pernikahan, atau sebab lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. Keberadaan ahli waris yang sah adalah syarat mutlak agar harta dapat dialihkan. Hubungan yang memungkinkan seseorang menjadi ahli waris meliputi:
Untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, diperlukan pemahaman mendalam mengenai hukum waris Islam, yang seringkali melibatkan berbagai golongan ahli waris dengan hak dan kedudukan yang berbeda-beda.
Rukun kewarisan menjadi pilar utama dalam sistem pembagian harta warisan karena ia menjamin tiga hal fundamental:
Dengan memahami dan menerapkan rukun kewarisan secara benar, proses pembagian harta warisan dapat berjalan dengan khidmat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks agama, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum waris di banyak negara yang mengedepankan keadilan dan ketertiban sosial.