Mendirikan usaha di Indonesia sering kali dimulai dengan bentuk persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV). Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang pendaftarannya dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pendaftaran CV (khususnya untuk domisili dan pengesahan) sering kali berkaitan erat dengan prosedur di Pengadilan Negeri setempat.
Meskipun saat ini banyak tahapan administrasi yang disederhanakan melalui sistem administrasi modern, pemahaman mengenai syarat pendaftaran CV ke Pengadilan Negeri tetap krusial, terutama bagi mereka yang ingin memastikan legalitas pendirian dan domisili usahanya sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri terkait.
Visualisasi dokumen legalitas usaha.
Dasar Hukum dan Peran Pengadilan Negeri
Secara historis, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam konteks Pengadilan Negeri, peran utama mereka adalah terkait dengan pendaftaran domisili, pendaftaran perubahan anggaran dasar (jika ada perubahan signifikan), serta sebagai tempat pengajuan surat keterangan domisili perusahaan yang sering menjadi syarat bagi instansi lain.
Saat ini, proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, Pengadilan Negeri masih memegang peran penting dalam pengesahan atau pencatatan tertentu, terutama terkait dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.
Syarat Utama Pendaftaran CV ke Pengadilan Negeri
Meskipun banyak administrasi kini ditangani notaris dan sistem OSS, berikut adalah persyaratan umum yang sering kali harus dipenuhi dan diverifikasi di lingkup Pengadilan Negeri, atau yang menjadi dasar pengajuan dokumen oleh notaris Anda:
1. Akta Pendirian yang Sah
Syarat paling mendasar adalah memiliki Akta Pendirian CV yang dibuat di hadapan Notaris yang berwenang. Akta ini harus mencakup:
- Nama lengkap dan domisili para pendiri (sekutu aktif dan sekutu pasif).
- Maksud dan tujuan pendirian CV.
- Struktur permodalan, termasuk kontribusi dari masing-masing sekutu.
- Penunjukan sekutu aktif yang berhak bertindak atas nama CV.
2. Surat Pernyataan Notaris
Notaris yang membuat akta pendirian biasanya akan melampirkan surat keterangan bahwa akta tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Dokumen Identitas Pendiri
Salinan sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari seluruh sekutu aktif (yang memiliki hak dan kewenangan mengelola) dan sekutu pasif. Untuk WNA, diperlukan Paspor yang masih berlaku.
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Meskipun SKDP saat ini sering kali tidak lagi diwajibkan secara terpisah (terintegrasi dalam NIB melalui OSS), pada beberapa yurisdiksi atau keperluan spesifik, surat keterangan yang menyatakan bahwa CV berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut mungkin masih dibutuhkan sebagai lampiran.
5. Surat Kuasa (Jika Diwakilkan)
Jika proses pendaftaran atau pencatatan dilakukan oleh pihak ketiga selain notaris atau pendiri, diperlukan Surat Kuasa yang sah dan bermeterai cukup, melampirkan identitas pemberi dan penerima kuasa.
Prosedur Umum Pengajuan
Umumnya, notaris akan melakukan langkah-langkah pendaftaran ini secara berjenjang. Setelah akta selesai dibuat, notaris akan mengajukan permohonan pencatatan atau pendaftaran yang relevan ke Pengadilan Negeri setempat berdasarkan domisili usaha. Proses ini bertujuan untuk memberikan legalitas formal kepada CV di mata hukum.
Penting untuk dicatat bahwa, sejak berlakunya UU Cipta Kerja, banyak aspek perizinan usaha yang beralih ke sistem OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Oleh karena itu, dalam banyak kasus modern, berkas yang diserahkan ke Pengadilan Negeri hanyalah salinan atau bukti pencatatan yang sudah ada, sementara pengesahan utama didapatkan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Mengapa Verifikasi di Pengadilan Negeri Tetap Penting?
Meskipun OSS mempermudah proses, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yudisial. Pengajuan atau pencatatan di sana mengukuhkan legalitas CV di tingkat yurisdiksi lokal. Hal ini sering kali diperlukan untuk keperluan:
- Pembukaan rekening bank atas nama CV.
- Pengajuan izin operasional spesifik yang mensyaratkan verifikasi hukum lokal.
- Penyelesaian sengketa atau urusan legalitas yang memerlukan penetapan pengadilan.
Pastikan semua dokumen telah disiapkan dengan lengkap dan sesuai format yang diminta oleh Panitera Pengadilan Negeri terkait. Konsultasi dengan notaris yang berpengalaman dalam pendirian badan usaha adalah langkah terbaik untuk menghindari penolakan berkas akibat ketidaklengkapan syarat pendaftaran CV ke Pengadilan Negeri.