Proses pengalihan hak atas tanah di Indonesia wajib didukung oleh Akta Jual Beli (AJB). Dokumen ini merupakan bukti sah kepemilikan baru yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Salah satu pertanyaan krusial bagi para pihak yang bertransaksi adalah mengenai **biaya pembuatan AJB tanah**.
Perlu dipahami bahwa biaya ini tidak tunggal, melainkan terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar oleh penjual dan pembeli. Mengetahui rinciannya sejak awal sangat penting untuk mengantisipasi anggaran dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari saat proses administrasi dilakukan di kantor PPAT.
Secara umum, biaya yang harus disiapkan dalam transaksi properti yang berujung pada pembuatan AJB meliputi biaya notaris/PPAT dan pajak-pajak terkait. Berikut adalah rincian komponen yang paling sering muncul:
Ini adalah biaya jasa profesional yang dikenakan oleh kantor PPAT atas layanan mereka dalam menyusun, memverifikasi, dan mengesahkan AJB. Honorarium ini diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, namun praktiknya sering kali dinegosiasikan antara klien dan kantor PPAT.
BPHTB adalah pajak yang wajib dibayar oleh pihak pembeli tanah. Pajak ini dikenakan setiap kali terjadi peralihan hak kepemilikan. Biaya BPHTB merupakan komponen terbesar dalam tanggungan pembeli.
Pajak ini menjadi tanggungan pihak penjual. PPh ini dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan properti tersebut. Meskipun secara teknis dibayar oleh penjual, sering kali dalam praktik transaksi di lapangan, PPh ini dibebankan dan dibayarkan oleh pihak pembeli melalui pemotongan harga jual, kecuali ada kesepakatan lain.
Selain tiga komponen utama di atas, ada beberapa biaya administrasi lain yang sering muncul dalam proses pengurusan AJB hingga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pembeli:
Untuk mendapatkan gambaran kasar, jika nilai transaksi tanah adalah Rp X, maka estimasi biaya total yang harus disiapkan (yang biasanya ditanggung pembeli sebagai mayoritas beban) adalah penjumlahan persentase PPh (2.5%), BPHTB (misalnya 3%), dan biaya jasa PPAT (misalnya 0.5% hingga 1% dari harga jual).
Penting untuk selalu meminta rincian perhitungan biaya secara tertulis dari kantor PPAT sebelum penandatanganan kesepakatan. Pastikan poin mengenai siapa menanggung PPh (penjual) dan siapa menanggung BPHTB (pembeli) sudah disepakati secara eksplisit dalam perjanjian pendahuluan jual beli tanah.
Transparansi biaya adalah kunci kelancaran transaksi properti. Dengan memahami berbagai unsur pembentuk biaya pembuatan AJB tanah, transaksi Anda akan berjalan lebih aman dan sesuai dengan regulasi perpajakan dan pertanahan yang berlaku saat ini.