Dalam Islam, hukum warisan atau yang dikenal dengan istilah faraid merupakan salah satu aspek penting yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Prinsip utama hukum warisan Islam adalah keadilan yang seimbang dan pengguguran unsur prasangka, serta mengutamakan silaturahmi antar keluarga. Berbeda dengan sistem waris di beberapa peradaban lain yang mungkin didasarkan pada kekuatan atau status, hukum warisan Islam memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadikannya sistem yang adil dan harmonis.
Pengaturan waris dalam Islam tidak hanya sekadar memindahkan kepemilikan harta, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan dalam keluarga, menjaga hak setiap ahli waris, dan memastikan bahwa harta yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan secara adil dan produktif. Konsep keadilan dalam pembagian waris ini tercermin dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan secara rinci.
Sumber utama hukum warisan Islam adalah Al-Qur'an, terutama beberapa ayat yang secara spesifik membahas pembagian waris, seperti Surah An-Nisa ayat 7 hingga 12. Selain itu, As-Sunnah (hadits Nabi Muhammad SAW) juga memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum waris. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum waris Islam antara lain:
Dalam hukum waris Islam, ada beberapa kategori ahli waris yang haknya telah diatur secara spesifik. Secara umum, mereka dibagi menjadi dua kelompok utama: ahli waris dzawi al-faraid (yang memiliki bagian pasti) dan ashabah (yang menerima sisa harta setelah ahli waris dzawi al-faraid mengambil bagiannya, atau menerima seluruh harta jika tidak ada dzawi al-faraid).
Ahli waris dzawi al-faraid meliputi:
Sementara itu, ashabah biasanya adalah kerabat laki-laki pewaris, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya, yang berhak menerima sisa harta warisan. Jika tidak ada ahli waris ashabah, maka harta tersebut akan kembali kepada ahli waris dzawi al-faraid sesuai proporsi bagian mereka (jika kondisi memungkinkan, ini dikenal dengan istilah radd), atau harta tersebut akan disalurkan untuk kepentingan umat (baitul mal) jika tidak ada ahli waris sama sekali.
Penentuan bagian waris sangat bergantung pada siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Beberapa contoh pembagian yang umum terjadi adalah:
Pembagian ini didasarkan pada kaidah "laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan" yang mencerminkan tanggung jawab finansial yang lebih besar pada laki-laki dalam perspektif Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi memiliki pembagian yang sama persis, dan perhitungan yang akurat membutuhkan pemahaman mendalam tentang kaidah-kaidah faraid.
Mengingat kompleksitas dan keragaman skenario dalam hukum waris Islam, sangat disarankan bagi umat Muslim untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau lembaga keagamaan yang terpercaya ketika menghadapi masalah pembagian waris. Pemahaman yang benar dan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat akan menjauhkan umat dari perselisihan dan memastikan bahwa hak setiap orang terpenuhi dengan adil. Ketaatan terhadap hukum waris Islam adalah bentuk ibadah dan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menegakkan keadilan Ilahi di muka bumi.