Mawaris Menurut Kompilasi Hukum Islam: Prinsip, Pelaku, dan Ketentuan

Mawaris, atau yang lebih dikenal sebagai ilmu waris, merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai mawaris termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini menjadi panduan utama bagi umat Muslim dalam menyelesaikan sengketa waris dan memastikan pembagian harta berjalan adil sesuai syariat. Memahami mawaris bukan hanya sekadar urusan hukum, melainkan juga sebuah bentuk penghormatan terhadap almarhum dan pemenuhan hak bagi yang ditinggalkan.

Prinsip Dasar Mawaris dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam berakar kuat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang secara tegas mengatur prinsip-prinsip pembagian warisan. Prinsip utamanya adalah keadilan dan kepastian hukum. KHI menggarisbawahi bahwa harta yang dibagikan adalah harta yang bersih dari utang dan wasiat yang membebani. Sebelum pembagian warisan dilakukan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

• Biaya Pengurusan Jenazah: Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah almarhum, mulai dari pemandian hingga pemakaman, dibayarkan dari harta peninggalan.
• Pelunasan Utang: Utang-utang almarhum, baik kepada Allah maupun sesama manusia, harus dilunaskan terlebih dahulu.
• Pelaksanaan Wasiat: Jika almarhum meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut dilaksanakan dengan batasan sepertiga dari harta peninggalan, selama tidak melebihi batas tersebut dan tidak merugikan ahli waris.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut terpenuhi, barulah sisa harta yang disebut sebagai *tirkah* dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Golongan Ahli Waris

KHI membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan kekerabatan dan tingkat kedekatan mereka dengan pewaris. Secara umum, ahli waris dibagi menjadi dua kelompok utama:

• Ahli Waris Dzawil Furud: Yaitu ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Golongan ini meliputi:
  • Suami/Istri
  • Anak Perempuan
  • Anak Laki-laki
  • Ibu
  • Ayah
  • Saudara Perempuan Kandung
  • Saudara Perempuan Sekandung
  • Kakek
  • Nenek
• Ahli Waris Ashabah: Yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pasti, melainkan mendapatkan sisa harta setelah para ahli waris Dzawil Furud mendapatkan bagiannya. Jika tidak ada sisa harta, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Golongan ini biasanya adalah kerabat laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kerabat berhak menjadi ahli waris. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, seperti perbedaan agama atau terbunuhnya pewaris.

Ketentuan Pembagian Warisan

Pembagian warisan dalam KHI sangat rinci dan mempertimbangkan berbagai skenario. Bagian masing-masing ahli waris sangat bergantung pada siapa saja yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Misalnya, bagian anak perempuan tunggal akan berbeda jika ia memiliki saudara laki-laki. KHI juga mengatur prinsip *'ashabah binafsih'*, *'ashabah bil ghair'*, dan *'ashabah ma'al ghair'*.

Selain itu, KHI juga mengatur tentang kondisi-kondisi khusus, seperti warisan untuk anak angkat (yang pada dasarnya tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya secara langsung, kecuali melalui wasiat), pembagian warisan bagi pasangan yang bercerai hidup, dan masalah-masalah rumit lainnya yang mungkin timbul dalam proses pewarisan. Sistem pembagian ini dirancang untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Memahami mawaris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah keharusan bagi setiap Muslim yang berumah tangga. Hal ini tidak hanya memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Dalam praktiknya, seringkali diperlukan bantuan ahli hukum Islam atau lembaga terkait untuk menyelesaikan urusan waris agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhindar dari perselisihan.