Representasi visual perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945 tidaklah mulus. Salah satu babak paling menentukan dalam sejarah ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Peristiwa ini, yang dilancarkan oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dengan dukungan Sekutu, menandai upaya serius Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya yang sempat runtuh selama pendudukan Jepang.
Setelah kekalahan Jepang, terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) di Hindia Belanda. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda, yang didukung oleh Inggris (sebagai bagian dari NICA—Netherlands Indies Civil Administration), menolak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Motivasi utama Belanda jelas, yaitu mengembalikan status koloni dan menguasai kembali sumber daya alam yang vital.
Perundingan yang telah dilakukan, seperti Perjanjian Linggarjati, ternyata hanyalah jalan taktis bagi Belanda untuk mengumpulkan kekuatan. Ketegangan politik dan militer memuncak, dan pada akhirnya, Belanda memilih jalur kekerasan sebagai solusi final untuk menundukkan Republik yang masih muda.
Secara resmi, Agresi Militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947, dengan sandi operasi "Operatie Product". Serangan ini dilancarkan secara serentak di Jawa dan Sumatera. Meskipun Indonesia telah berupaya membangun angkatan bersenjata, kekuatan militer Belanda yang didukung persenjataan modern jauh lebih unggul.
Di Jawa, target utama Belanda adalah wilayah-wilayah kaya sumber daya alam, terutama perkebunan dan tambang yang vital bagi pemulihan ekonomi mereka pasca-Perang Dunia II. Pasukan Belanda berhasil menduduki daerah-daerah strategis seperti Semarang, Bandung, dan Surabaya bagian barat, meskipun harus berhadapan dengan perlawanan sengit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok bersenjata rakyat lainnya.
Dalam menghadapi serangan frontal ini, TNI mengadopsi taktik gerilya yang efektif. Mereka menyadari bahwa pertempuran konvensional melawan kekuatan besar Belanda adalah bunuh diri. Perlawanan tidak hanya datang dari kesatuan militer terorganisir, tetapi juga dari rakyat sipil yang melakukan bumi hangus di wilayah yang ditinggalkan.
Beberapa contoh perlawanan heroik selama periode Agresi Militer Belanda I meliputi:
Meskipun Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah perkotaan dan sumber daya, operasi militer ini menuai kecaman keras dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara Asia dan Timur Tengah yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Tekanan politik global menjadi salah satu faktor krusial yang memaksa Belanda menghentikan agresi tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan. Melalui Dewan Keamanan PBB, resolusi dikeluarkan yang menuntut penghentian permusuhan. Untuk mengawasi gencatan senjata dan memfasilitasi perundingan, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN). KTN terdiri dari Australia (mewakili RI), Belgia (mewakili Belanda), dan Amerika Serikat (sebagai penengah).
Hasil dari tekanan internasional tersebut adalah ditandatanganinya Perjanjian Roem-Roijen, yang merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi pasca-Agresi Militer I. Meskipun Perjanjian Roem-Roijen dianggap sebagai kemunduran bagi posisi Republik karena menuntut pengembalian wilayah pendudukan Belanda, perjanjian ini membuka jalan bagi rekonsiliasi politik yang lebih serius, yang pada akhirnya berlanjut pada Agresi Militer Belanda II.
Secara keseluruhan, Agresi Militer Belanda I adalah ujian berat bagi eksistensi Republik Indonesia. Walaupun mengalami kerugian teritorial, perlawanan yang gigih dan keberhasilan diplomasi di forum internasional berhasil membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah entitas politik yang sah dan tidak bisa ditaklukkan dengan mudah oleh kekuatan militer kolonial manapun.