Dalam ekosistem keuangan Indonesia yang semakin kompleks, peran Akuntan Publik (AP) menjadi semakin krusial. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan entitas yang diawasinya. Di Indonesia, salah satu regulator utama yang mengawasi sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hubungan antara Akuntan Publik dan OJK adalah hubungan simbiosis yang diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Akuntan Publik yang ingin memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK—seperti perusahaan terbuka, bank, perusahaan pembiayaan, dan asuransi—harus memenuhi standar profesional tertinggi yang ditetapkan, baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun persyaratan spesifik dari OJK. Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PSAK) adalah wajib, namun OJK seringkali menetapkan pedoman tambahan terkait format, pengungkapan, dan batas waktu pelaporan.
Tanggung jawab utama AP dalam konteks OJK mencakup beberapa area kritis. Pertama dan yang paling fundamental adalah memberikan opini wajar (atau pengecualian) atas laporan keuangan. Opini ini memberikan jaminan kepada publik, termasuk OJK, bahwa informasi finansial yang disajikan merepresentasikan kondisi perusahaan secara wajar.
OJK tidak hanya mengawasi perusahaan yang diaudit, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengawasi kualitas audit itu sendiri. Regulasi OJK memastikan bahwa Akuntan Publik yang menangani entitas di bawah yurisdiksinya memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Jika terjadi dugaan pelanggaran standar audit atau manipulasi, OJK dapat memberikan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik untuk kantor akuntan publik tertentu dalam konteks entitas yang diawasinya.
Salah satu isu yang kerap menjadi fokus OJK adalah independensi auditor. Peraturan melarang adanya hubungan finansial atau hubungan profesional yang dapat mengganggu objektivitas AP. Batasan periode penugasan auditor (rotasi auditor) juga seringkali menjadi perhatian untuk mencegah kedekatan yang berlebihan antara auditor dan manajemen perusahaan, yang dapat menurunkan kualitas audit.
Bekerja di bawah bayang-bayang pengawasan ketat OJK membawa tantangan tersendiri bagi Akuntan Publik. Dinamika industri jasa keuangan yang cepat berubah, terutama di sektor teknologi finansial (fintech) yang juga diawasi OJK, menuntut AP untuk terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai risiko bisnis baru dan bagaimana risiko tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan. Ketidakpastian interpretasi regulasi baru dari OJK terkadang menjadi area abu-abu yang memerlukan judgement profesional yang sangat hati-hati dari AP.
Kesimpulannya, kolaborasi yang efektif antara Akuntan Publik dan OJK adalah pilar penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Akuntan Publik berfungsi sebagai penjamin independen yang melaporkan temuan auditnya sesuai standar tertinggi, sementara OJK memastikan bahwa standar tersebut dipenuhi dan mengambil tindakan korektif ketika integritas pelaporan terancam. Kualitas audit yang dihasilkan oleh AP secara langsung mencerminkan kesehatan dan kredibilitas sektor keuangan Indonesia di mata domestik maupun internasional.