Panduan Lengkap: Syarat Pembuatan Akta Hibah

Pengantar Akta Hibah

Akta hibah adalah dokumen hukum formal yang digunakan untuk mengalihkan kepemilikan properti atau aset dari satu pihak (penghibah) kepada pihak lain (penerima hibah) tanpa adanya imbalan finansial. Di Indonesia, proses ini harus dilakukan di hadapan Notaris untuk memastikan legalitas dan kekuatan hukumnya. Memahami syarat pembuatan akta hibah adalah langkah krusial agar proses berjalan lancar dan sah di mata hukum.

Hibah seringkali menjadi pilihan favorit dalam perencanaan waris karena memberikan kepastian hukum saat pemberi hibah masih hidup. Namun, terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan substantif serta formal yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Syarat Substantif: Siapa dan Apa yang Dihibahkan?

Sebelum melangkah ke kantor Notaris, pastikan syarat-syarat mendasar mengenai subjek dan objek hibah telah terpenuhi.

1. Kapasitas Para Pihak

• Penghibah (Pemberi Hibah): Harus memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu cakap menurut hukum (dewasa dan tidak di bawah pengampuan). Ia harus merupakan pemilik sah dari aset yang dihibahkan.
• Penerima Hibah: Harus dinyatakan secara jelas dan mampu menerima hibah tersebut. Jika penerima masih di bawah umur, hibah dapat diterima oleh wali atau orang tua yang sah.

2. Objek Hibah yang Sah

Aset yang dihibahkan harus memenuhi kriteria berikut:

• Milik Sendiri: Penghibah harus memiliki hak penuh atas objek tersebut. Menghibahkan properti bersama (misalnya rumah dalam perkawinan) mungkin memerlukan persetujuan pasangan.
• Ada dan Jelas: Objek harus ada saat penyerahan (atau jelas keberadaannya di masa depan jika objeknya berupa piutang), dan spesifikasinya harus jelas (misalnya, sertifikat tanah nomor X, luas Y meter persegi).
• Tidak Bertentangan dengan Hukum: Objek tidak boleh merupakan barang terlarang atau dalam sengketa hukum yang belum selesai.

3. Unsur Ikhlas (Niat Baik)

Hibah harus dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hukum perdata, ini dikenal sebagai unsur kehendak bebas.

Syarat Formal: Prosedur di Hadapan Notaris

Agar akta hibah memiliki kekuatan pembuktian tertinggi, pengurusan harus dilaksanakan sesuai prosedur formal, terutama terkait dengan jenis aset yang dihibahkan.

A. Untuk Hibah Tanah dan Bangunan (Properti Tak Bergerak)

Ini adalah jenis hibah yang paling sering memerlukan notaris. Syarat pembuatan akta hibah properti meliputi:

1. Dokumen Kepemilikan Asli: Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau bukti kepemilikan lainnya harus ditunjukkan kepada Notaris.
2. Identitas Pihak: KTP/Paspor penghibah dan penerima hibah.
3. Surat Keterangan Tidak Sengketa: Terkadang diperlukan surat pernyataan bahwa aset bebas sengketa.
4. Pajak Lunas: Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir.
5. Penguasaan Fisik: Penghibah harus sudah menguasai objek hibah secara fisik.

Setelah Akta Hibah dibuat (Akta Otentik), proses selanjutnya adalah balik nama di Kantor Pertanahan (BPN) berdasarkan akta notaris tersebut.

B. Untuk Hibah Kendaraan Bermotor

Meskipun hibah kendaraan dapat dibuat di bawah tangan, untuk keabsahan yang kuat dan keperluan balik nama STNK/BPKB, pembuatan akta notaris sangat disarankan. Dokumen yang dibutuhkan biasanya mencakup BPKB, STNK, dan KTP para pihak.

Batasan dan Pertimbangan Hukum Lain

Penting untuk dicatat bahwa akta hibah tunduk pada batasan hukum waris yang berlaku, khususnya jika hibah tersebut diberikan kepada ahli waris.

Kewajiban bagi Ahli Waris

Jika penghibah memiliki ahli waris sah (seperti anak atau pasangan), penghibahan aset saat masih hidup harus memperhatikan batasan bagian yang boleh dihibahkan (terutama jika menggunakan hukum waris Islam). Jika hibah melampaui bagian yang diperbolehkan, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan keberatan setelah penghibah meninggal dunia.

Pajak dalam Proses Hibah

Meskipun hibah adalah pengalihan tanpa imbalan, terdapat implikasi pajak yang harus diperhatikan. Penerima hibah umumnya akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas properti yang diterima, meskipun tarifnya mungkin berbeda dengan jual beli. Penghibah juga harus memastikan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) terkait telah dipenuhi jika dianggap ada keuntungan.

Kesimpulan

Proses syarat pembuatan akta hibah memerlukan kecermatan baik dari sisi legalitas subjek (kapasitas), objek (kejelasan aset), maupun formalitas (pembuatan akta otentik di hadapan Notaris). Konsultasi dengan Notaris adalah langkah terbaik untuk memastikan bahwa semua persyaratan regional dan jenis aset terpenuhi, sehingga pengalihan kepemilikan berjalan sah dan tanpa hambatan di kemudian hari.