Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah bentuk usaha yang populer di Indonesia. Meskipun pendiriannya relatif mudah, pembubaran CV juga memerlukan prosedur hukum yang ketat, terutama jika melibatkan pihak ketiga atau kewajiban yang belum selesai. Salah satu tahapan krusial dalam proses ini adalah dilakukannya **pembubaran CV di notaris**.
Notaris memegang peranan penting karena akta pembubaran yang dibuat olehnya memiliki kekuatan hukum otentik dan menjadi dasar hukum bagi penghapusan status badan hukum (atau badan usaha) CV tersebut dari catatan administrasi negara. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar proses pembubaran CV di hadapan notaris berjalan lancar.
Menurut hukum perseroan di Indonesia, CV yang didirikan berdasarkan akta otentik harus dibubarkan juga dengan akta otentik. Notaris bertugas memastikan bahwa semua prosedur internal dan persyaratan hukum telah dipenuhi sebelum membuat akta pernyataan pembubaran. Tanpa akta notaris, pembubaran secara yuridis formal tidak dianggap sah.
Persiapan dokumen dan pemenuhan syarat adalah kunci utama. Kegagalan memenuhi salah satu syarat dapat menunda proses signifikan. Berikut adalah persyaratan mendasar yang wajib dipenuhi:
Pembubaran CV harus diputuskan berdasarkan kesepakatan seluruh sekutu aktif (sekutu komplementer) atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pendirian CV (Anggaran Dasar). Keputusan ini harus didokumentasikan secara tertulis.
Dokumen legalitas awal pendirian CV diperlukan sebagai referensi dan bukti validitas perusahaan yang akan dibubarkan.
Fotokopi KTP/Paspor dari seluruh sekutu (aktif dan pasif) yang masih berlaku. Jika ada sekutu yang telah meninggal, diperlukan surat keterangan waris yang sah.
SKDU yang digunakan saat CV beroperasi, sebagai penanda lokasi terakhir usaha tersebut terdaftar.
Menunjukkan bahwa CV telah memenuhi kewajiban perpajakan hingga periode tertentu sebelum pembubaran.
Ini adalah syarat krusial. Notaris akan meminta bukti bahwa seluruh kewajiban finansial (utang kepada vendor, bank, atau karyawan) telah dilunasi. Jika terdapat utang yang belum terbayar, perlu ada kesepakatan tertulis mengenai siapa yang bertanggung jawab melunasi sisa utang tersebut setelah pembubaran resmi.
Laporan keuangan (audit atau sederhana) hingga tanggal penutupan operasional sangat penting untuk menentukan sisa aset yang akan dibagikan kepada sekutu (likuidasi).
Setelah akta pembubaran ditandatangani di hadapan notaris, notaris tidak hanya mencatat pembubaran, tetapi juga seringkali ditunjuk sebagai likuidator (atau menunjuk salah satu sekutu sebagai likuidator). Tugas likuidator meliputi:
Perlu diingat bahwa dalam CV, sekutu aktif (komplementer) memiliki tanggung jawab pribadi dan tak terbatas atas utang perusahaan. Meskipun CV dibubarkan, jika ditemukan utang yang belum terbayar setelah proses likuidasi, sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara pribadi atas sisa utang tersebut.
Proses pembubaran CV tidak berhenti setelah akta ditandatangani. Ada beberapa langkah administrasi lanjutan yang harus diurus, seringkali dibantu oleh notaris atau kuasa hukum:
Prosedur pembubaran CV memerlukan ketelitian dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Memastikan semua syarat terpenuhi sebelum mendatangi notaris akan meminimalkan risiko penundaan dan potensi perselisihan di kemudian hari, terutama terkait pembagian aset atau pelunasan kewajiban.